Kupang, 30 April 2025 — Dalam upaya memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Proinsi NTT bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja menggelar kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Implementasi Rekomendasi Strategis Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, bertempat di Sotis Hotel Kupang 28 – 29 April 2025.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh para aparat dan pengurus desa dari perwakilan 3 Desa yang berada di Kabupaten Kupang yakni Desa Mata Air, Desa Oefafi dan Desa Pukdale. Turut hadir juga Camat Kupang Timur dan Kupang Tengah serta DP3A Kabupaten Kupang dan DPMD Provinsi NTT. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis aparat desa dalam mengenali, mencegah, dan menangani kasus kekerasan berbasis gender (KBG) di tingkat komunitas.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, menekankan pentingnya peran aktif aparatur desa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. “Kekerasan berbasis gender adalah isu struktural yang memerlukan respons strategis dari semua lini pemerintahan, termasuk desa sebagai ujung tombak pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, peserta juga diberikan simulasi penyusunan Rencana Aksi Desa yang responsif gender sebagai tindak lanjut konkret dari workshop tersebut. Diharapkan, aparatur desa mampu mengintegrasikan pendekatan pencegahan KBG ke dalam program kerja desa, baik dalam bidang hukum, pendidikan, maupun layanan sosial.
Para peserta menyambut baik kegiatan tersebut. “Kami jadi lebih paham bahwa pencegahan KBG tidak hanya tanggung jawab polisi atau dinas, tapi juga kami di desa. Ini membuka mata kami tentang pentingnya membangun sistem perlindungan di tingkat lokal,” katanya.
Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap akan tercipta sinergi lintas sektor dalam mewujudkan desa yang bebas dari kekerasan berbasis gender, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil dan setara bagi seluruh warga. (Bid.PP)
