Bimtek KLA yang bertempat di Ruang RA. Kartini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, Selasa (11/6) memasuki hari ke 2 yakni dengan menyampaikan hasil rapat koordinasi maupun sesi diskusi. Pada pertemuan ini juga diberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan saran bagi Kementerian PPPA ataupun membuka diskusi terkait pelaksanaan KLA agar timbul pemahaman yang lebih baik lagi akan situasi yang terkait di daerah.

Dalam kesempatan ini oleh peserta dari Provinsi Sumatera Barat disampaikan agar penilaian KLA dibedakan antara kabupaten/kota yang berada di daerah yang lebih maju dengan kabupaten/kota yang masih termasuk daerah 3T karena rasanya tidak adil ketika semua daerah diberikan tolak ukur yang sama tanpa memperhatikan permasalahan lokal yang terjadi di daerah tersebut. Saran tersebut disambut baik oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Diskusi yang berlangsung dengan hangat diharapkan agar Kementerian PPPA dapat memperjuangkan agar Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi prioritas Pembangunan dalam RPJPPN, RPJPMN oleh Bappenas, karena semua perencanaan di daerah diturunkan dari arahan prioritas Pembangunan di Tingkat Nasional. KLA bukan semata untuk mendapatkan peringkat ataupun reward tetapi Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraannya dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA berikutnya. Kita semua bisa menilai apakah penyelenggaraan KLA kita telah berjalan dengan baik atau belum, yang dapat dilihat dari terintegrasinya dengan seluruh sistem pembangunan di Kabupaten/Kota; yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan; setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan dalam setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Evaluasi KLA adalah bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan komitmen  dan dukungan dari pemerintah, media, dunia usaha dan masyarakat di kabupaten/kota demi terpenuhinya hak semua anak. Penyelenggaraan KLA tidak selesai dengan Penetapan Peringkat, tetapi Evaluasi KLA justru memicu Perencanaan kembali yang lebih baik, pungkasnya.

#KemenPPPA
#dp3ap2kbprovinsiNTT
#KLA
#Kabupaten/KotaLayakAnak
#VerifikasiAdministrasi
#PemenuhanHakAnak
#PerlindunganKhususAnak
#vivere