Program kerja merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Program ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya. Untuk merencanakan program rencana kerja yang efektif, perlu dilakukan langkah-langkah seperti menentukan tujuan, membuat rencana tindakan, mengimplementasikan rencana, dan mengevaluasi hasil. Dengan merencanakan program rencana kerja dengan baik, kita dapat mencapai hasil yang diinginkan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Bertempat di Aula DP3AP2KB Provinsi NTT, bersama Kepala Dinas DP3AP2KB Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, Bidang Perlindungan Perempuan (PP) memaparkan Rencana Program Kerja Tahun 2024.

Rencana program kerja Bidang PP untuk tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengembangkan sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mencapai visi dan misi kami sebagai sebuah instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap publik.

Adapun program-program yang direncanakan untuk Tahun 2024 meliputi :

1. Sosialisasi Pencegahan KDRT dan Kekerasan Seksual bagi mahasiswa

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang tanda-tanda kekerasan, pentingnya komunikasi yang sehat, dan sumber daya yang tersedia, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan dalam hubungan mereka. Sosialisasi ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tetap terjaga

2. Pelatihan Sertifikasi Mediator

Pelatihan sertifikasi mediator adalah program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi individu yang ingin menjadi mediator profesional. Mediator adalah orang yang bertindak sebagai pihak netral dalam penyelesaian sengketa antara dua atau lebih pihak. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah yang efektif.

Ada beberapa manfaat dari pelatihan ini :

• • Meningkatkan keterampilan komunikasi: membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, termasuk mendengarkan dengan empati dan mengungkapkan pendapat dengan jelas dan lugas. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam peran mediator untuk memfasilitasi dialog yang produktif antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

• • Memperluas pengetahuan hukum: memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan prosedur hukum yang terkait dengan mediasi. Hal ini membantu mediator untuk memahami konteks hukum dari sengketa yang mereka tangani dan memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan hukum yang berlaku.

• • Mengembangkan keterampilan negosiasi: Sebagai mediator, kemampuan negosiasi yang baik sangat penting. Pelatihan ini membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan negosiasi yang efektif, termasuk kemampuan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

• • Memahami dinamika konflik: Pelatihan sertifikasi mediator juga membantu peserta untuk memahami dinamika konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konflik, mediator dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang memuaskan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut.

3. Pelatihan Manajemen dan Penaganan Kasus

Pelatihan manajemen dan penanganan kasus sangat penting, terutama dalam penanganan kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain-lain.. Dengan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik maka kita dapat mengelola dan menangani berbagai kasus, dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dan mencegah kekerasan yang lebih lanjut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seksual dan lainnya merupakan masalah yang serius dan mempengaruhi banyak individu dan keluarga di seluruh dunia. Karena itu untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen dan penanganan kasus. Pelatihan dalam hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk membantu korban dan mengurangi setiap insiden.

4. Fasilitasi Pembentukan UPTD PPA di 4 Kabupaten di Provinsi NTT

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembentukan UPTD PPA di wilayan NTT untuk memenuhi amanat Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 201 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yang menjajibkan pembentukan UPTD PPA dan sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih bagi masyarakat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini dari 22 Kabupaten/Kota di NTT baru terdapat 8 UPTD PPA termasuk UPTD PPA Provinsi NTT sehingga kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya UPTD PPA di Kabupaten yang lain yang sama sekali tidak memeiliki layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti P2TP2A (Pusat Perlayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).