Menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN) memiliki berbagai kewajiban dan larangan yang mengikat. ASN diatur dengan berbagai kode etik yang harus selalu dipatuhi dan ditaati. Salah satu kode etik yang mengikat bagi setiap ASN adalah tentang netralitas dalam pemilihan umum (PEMILU). ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Netralitas ASN menjadi kunci penting dalam terlaksananya PEMILU yang jujur, bersih dan adil.
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi NTT tahun 2024 yang semakin dekat menjadikan para ASN harus tetap menjaga netralitas mereka. Berdasarkan surat edaran Nomor.Upx. 012.1/107/2024 Tentang Netralitas Pegawai ASN dalam PILKADA Tahun 2024 dijelaskan bahwa setiap ASN harus tetap menjaga netralitas mereka selama PILKADA 2024 dan setiap ASN yang melanggar netralitas akan dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku.
ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga mendapat himbuan untuk tetap menjaga netralitas mereka di PILKADA NTT 2024. Apel pagi pada Rabu, 25 Juli 2024 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Nikolaus N. Kewuan,S.Kep,Ns.,MPH mengingatkan kepada semua ASN DP3AP2KB untuk tetap menjaga netralitas mereka selama PILKADA 2024, beliau juga memberikan himbauan kepada para ASN untuk bisa menahan diri agar tidak memberikan like atau komen-komen di media sosial yang berkaitan dengan para kandidat PILKADA atau hal-hal lain yang berkaitan dengan PILKADA Provinsi NTT Tahun 2024, karena dalam pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh setiap ASN akan mendapatkan konsekuensi dari regulasi yang sudah mengatur tentang hal tersebut.
Oleh karena itu, mari kita dukung netralitas ASN dalam PILKADA Provinsi NTT Tahun 2024, demi terlaksananya PILKADA yang jujur, bersih dan adil sehingga kita bisa memastikan dengan betul siapa yang akan menjadi pemimpin dalam PILKADA Provinsi NTT 2024.
Karena Demokrasi yang sehat berawal dari kita!
#dp3ap2kbprovntt
#kemenppa
#mjk
